Pada hari Jumat, 22 Mei 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan telah memblokir akses ke Polymarket dan menyebut platform itu sebagai salah satu bentuk taruhan online. Langkah ini diambil beberapa hari setelah sebuah pasar tentang kemungkinan berakhirnya masa jabatan Presiden Prabowo Subianto lebih awal menyebar di media sosial Indonesia.
Kementerian juga menyatakan akan memantau akun media sosial yang mempromosikan platform tersebut, dan bahwa layanan yang memfasilitasi taruhan atas hasil peristiwa tertentu tetap digolongkan sebagai taruhan — meskipun dikemas sebagai “pasar prediksi”.
“Pemerintah tidak akan membiarkan bentuk taruhan online apa pun di Indonesia.” — Kementerian Komunikasi dan Digital
Dengan ini Indonesia menyusul Brasil sebagai negara yang memblokir Polymarket sepenuhnya, sementara negara seperti Singapura, Taiwan, Thailand, dan Jepang menerapkan pembatasan yang lebih sempit, mirip status close-only, alih-alih memblokir akses sepenuhnya. Blokir di Indonesia adalah pembatasan akses dari pemerintah, bukan geoblock dari Polymarket.
Taruhan Soal Prabowo yang Memicunya
Pasar itu dibuka pada 21 Mei 2026 — sehari setelah Prabowo mengumumkan rencana memperketat kendali pemerintah atas ekspor komoditas utama Indonesia. Rencana itu mengejutkan investor, trader, bahkan sebagian pejabatnya sendiri, dan kembali memunculkan kekhawatiran soal kredibilitas dan transparansi pengambilan kebijakan di bawah mantan jenderal tersebut.
Polymarket mempromosikan pasar itu di X. Ada tiga rentang waktu kapan Prabowo akan lengser:
- Akhir Mei 2026
- Akhir Juni 2026
- Akhir Desember 2026 — probabilitas tertinggi, yaitu 12%
Saat blokir diberlakukan, volume trading pasar itu sudah lebih dari $44.000. Sebagai gambaran: masa jabatan Prabowo sebenarnya baru berakhir pada Oktober 2029, jadi kontrak yang paling diunggulkan pun tetap tebakan dengan peluang kecil.
Polymarket tidak menanggapi permintaan komentar.
Blokir, Bukan Geoblock
Ini perbedaan penting, dan hal pertama yang perlu dipahami pengguna di Indonesia.
Yang terjadi di Indonesia adalah blokir akses oleh pemerintah — hampir pasti diterapkan di tingkat jaringan, mekanisme yang sama yang dipakai Komdigi untuk menurunkan sekitar 3,4 juta situs dan konten digital terkait taruhan online sejak Prabowo menjabat. Ini bukan geoblock dari Polymarket.
Polymarket belum memasukkan Indonesia ke daftar negara yang dibatasinya sendiri, dan platform itu sendiri tidak menolak pengguna Indonesia. Yang berubah adalah bisa atau tidaknya platform dijangkau dari dalam Indonesia, bukan kesediaan Polymarket melayani akun dari Indonesia. Keduanya hal yang sangat berbeda — dan sering dicampuradukkan dalam pemberitaan soal larangan seperti ini.
Bagaimana pengguna di negara yang memblokir di tingkat jaringan menyikapi celah itu adalah keputusan mereka sendiri, dan bukan sesuatu yang akan kami bahas di sini. Tapi perlu ditegaskan bahwa hubungan di tingkat akun antara Polymarket dan pengguna Indonesia tidak berubah; yang berubah adalah jalur menuju platformnya.
Kenapa Sekarang: Pemberantasan Taruhan Online oleh Prabowo
Blokir ini sejalan dengan pola yang sudah ada sebelum Polymarket masuk radar pemerintah.
Sejak menjabat pada Oktober 2024, Prabowo gencar meningkatkan perang Indonesia melawan taruhan online:
- Menurut data resmi, pemerintah telah memblokir sekitar 3,4 juta situs dan konten digital yang dianggap memfasilitasi taruhan
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan total transaksi taruhan online tahun lalu sekitar Rp286 triliun (~$16 miliar) — padahal sudah dilarang secara nasional
- Berdasarkan KUHP baru (berlaku Januari 2026), taruhan online secara privat kini diancam hukuman yang sama dengan taruhan di muka umum, karena syarat “tempat umum” yang sebelumnya ada sudah dihapus
- Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini mencapai 10 tahun penjara
Dengan latar seperti itu, pasar viral yang bertaruh soal lengsernya presiden sendiri sudah pasti akan direspons dengan cepat.
Indonesia Mengikuti Pola Global
Pasar prediksi dari Polymarket dan Kalshi berulang kali membuat pemerintah dan regulator gerah — karena mengaburkan batas dengan taruhan, sekaligus memperbesar isu-isu yang sensitif secara politik.
- India — platform terus menerima pendaftar baru meskipun regulator sudah memperingatkan bahwa platform itu ilegal
- Brasil — larangan penuh dari pemerintah (lihat panduan Brasil kami untuk keputusan April 2026 tersebut)
- Singapura — close-only: pengguna lama bisa menutup posisi tetapi tidak bisa membuka posisi baru
- Taiwan, Thailand, Tiongkok, Jepang — pembatasan akses yang lebih sempit
- Amerika Serikat — tidak ada pembatasan nasional, tetapi pengawasan makin ketat. Bulan lalu seorang master sergeant pasukan khusus Angkatan Darat didakwa memakai Polymarket untuk bertransaksi berdasarkan informasi rahasia tentang penangkapan presiden Venezuela Nicolás Maduro — taruhan yang menurut pihak berwenang menghasilkan $400.000
Blokir di Indonesia pas berada di tengah tren itu: pemerintah memperlakukan taruhan atas hasil peristiwa sebagai taruhan biasa, apa pun label “pasar prediksi”-nya.
Apa Artinya bagi Pengguna Polymarket Indonesia
Jika sebelumnya Anda memakai Polymarket dari Indonesia, situasi praktisnya sudah berubah:
- Hubungan akun: Polymarket tidak menutup akun Indonesia dan tidak memasukkan Indonesia ke daftar geoblock-nya sendiri. Blokir ini berlaku pada akses dari dalam negeri, bukan pada akunnya.
- Saldo yang sudah ada: Blokir ini menyasar jangkauan akses, bukan dana Anda. Jika Anda masih punya saldo, tinjau situasi Anda bersama konsultan pajak/hukum Indonesia yang kompeten sebelum memutuskan apa pun soal saldo tersebut.
- Kewajiban pajak tetap ada: Aturan pajak kripto Indonesia tetap berlaku untuk aktivitas trading sebelumnya, apa pun status platform saat ini (lihat di bawah).
- Akses: Pengguna di negara yang memblokir di tingkat jaringan selama ini menemukan jalan mereka sendiri untuk kembali ke platform seperti ini. Itu keputusan pribadi, dan kami tidak akan menguraikan pertimbangan hukumnya untuk Anda.
Pajak Tetap Berlaku
Blokir ini tidak menghapus riwayat pajak Anda. Membeli dan menyimpan USDC tetap legal di Indonesia — kripto adalah aset keuangan digital yang diatur OJK — tetapi aktivitas Polymarket sebelumnya tetap wajib dilaporkan.
| Jenis Platform | Tarif Pajak | Cara Kerjanya |
|---|---|---|
| Exchange domestik berizin | 0,21% | Dipotong otomatis di setiap transaksi |
| Platform luar negeri (mis. Polymarket) | 1% | Dilaporkan sendiri; hampir lima kali tarif domestik |
- Pajak ini adalah pajak penghasilan final atas nilai transaksi, bukan pajak capital gain
- Transfer kripto dibebaskan dari PPN (kripto digolongkan sebagai efek sejak 2025)
- Semua transaksi kripto harus dijumlahkan dan dilaporkan di SPT Tahunan paling lambat 31 Maret
Simpan catatan semua deposit, transaksi, dan penarikan sebelumnya — blokir ini tidak mengubah apa yang sudah tercatat.
Bacaan Terkait
- Semua Panduan Negara — Cek ketersediaan di setiap negara
- Pengecek Ketersediaan Negara — Cek status instan untuk 190+ negara
- Polymarket di Brasil — Larangan April 2026 yang kini diikuti Indonesia
- Bagaimana Cara Kerja Polymarket? — Gambaran lengkap platform
- Bagaimana Hasil Pasar Polymarket Ditentukan — Cara hasil sebuah pasar diselesaikan
- Ulasan Polymarket 2026 — Ulasan jujur kami setelah 3 tahun trading